Artikel Details

DPPKBP3A, (27/10), Kegiatan Pelatihan dan Bimbingan Teknis Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Perencanaan dan Pengganggaran Responsif Gender (PPRG) Bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Berau, Tahun 2021, merupakan salah satu kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kab. Berau, Bidang Pemberdayaan Perempuan, secara khusus SeksiPengarusutamaan Gender. Kegiatan ini dilaksanakan di Ruang Pertemuan Sangalaki, SETDA Berau, Jl. Apt. Pranoto, No. 01, Tanjung Redeb, Berau, selama 2 hari, mulai tanggal 26 – 27 Oktober 2021, dengan jumlah peserta pelatihan 60 peserta, yang terdiri dari 30 Organisasi Perangkat Daerah Kab. Berau.

Kegiatan ini dibuka lngsung secara resmi oleh Asisten I – Asisten Pemerintahan dan Kesejahetaraan Rakyat (Bpk. M. Hendratno), dengan menghadirkan 2 narasumber (Bpk. Rinusu dan Ibu Endah Ernani Trianawati).

Tujuan pelaksanaan kegiatan ini, yaitu: Memberikan pengetahuan dan keterampilan bagi perencana perangkat daerah (PD) tentang pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG), memperkuat pemahaman bagi perencana untuk melakukan analisis gender (gender analysis pathway-GAP) dan kemampuan teknis dalam menyusun Gender Budget Statement (GBS) dan mengintegrasikan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-SKPD), serta meningkatkan kompetensi bagi perencana dalam pelaksanaan pelembagaan PUG dan PPRG.

Hasil akhir pertemuan selama 2 hari, yaitu:

1. Perlunya merevisi peraturan Bupati tentang pelaksaan PUG dan atau petunjuk teknis yang mudah dan praktis sebagai pedoman bagi OPD (Organisasi Perangkat Daerah) untuk percepatan pelaksanaan PPRG di Kabupaten Berau hingga di lingkungan OPD, Kecamatan dan Desa/Kelurahan.
2. Melakukan advokasi kepada seluruh Kepala Pimpinan OPD tentang Konsep Gender, PUG serta mekanisme pelaksaan PUG dan tanggung jawab Pokja PUG dan Vocal Point di Kabupaten Berau, hingga Kecamatan.
3. Perlu penyusunan data terpilah / Profil Perempuan dan Anak yang dikoordinasikan oleh Dinas PPKBP3A untuk percepatan pelaksanaan PPRG.
4. Perlu menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) PUG Tahun 2022 Kabupaten Berau.
5. Perlu TOT penyusunan rencana aksi daerah bagi OPD dalam rangka mengimplementasikan PUG.
6. Perlu melakukan TOT PPRG bagi Tim Penggeraka PUG/PPRG/Komponen perencana OPD di luar daerah.
7. Perlunya penguatan kelembagaan Pokja PG hingga kecamatan dan desa/kelurahan.
8. Perlu penguatan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di OPD untuk penyusunan indicator kinerja yang dilaksanakan oleh Bappeda/Inspektorat.
9. Perlu disusun panduan teknis untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan PUG untuk lembaga inspektorat.

Sumber : Bidang Pemberdayaan Perempuan – Seksi Pengarusutamaan Gender.

Penulis : Henry Rizal Kambuno, A.Ma